bisnis

Kebijakan baru ekonomi Arab Saudi bakal mengguncangkan

Belanja anggaran diperketat, bakal ada privatisasi, dan perubahan sistem subsidi listrik serta air.

20 Desember 2015 08:06

Wakil Putera Mahkota sekaligus Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman telah merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi bakal mengguncangkan sejak kerajaan itu digoyang melorotnya harga minyak satu dasawarsa lalu.

Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan strategi baru itu dalam pertemuan pekan ini dengan para pejabat senior, pengusaha, dan ahli ekonomi. Kebijakan ini termasuk reformasi belanja anggaran dan privatisasi, menurut dua sumber dari sektor keuangan dan bisnis hadir dalam pertemuan itu.

Rencana itu diperkirakan diumumkan beberapa pekan mendatang atau kemungkinan Januari tahun depan. Strategi ini menggambarkan pergeseran kewenangan atas kebijakan ekonomi Arab Saudi ke Dewan Ekonomi dan Pembangunan serta Kementerian Perekonomian dan Perencanaan.

Strategi baru ini untuk menghadapi tekanan anggaran negara akibat melorotnya harga minyak mentah global. Untuk menutupi defisit tahun ini, sekitar US$ 107 miliar atau kini setara Rp 1.486,7 triliun versi IMF (Dana Moneter Internasional), negara Kabah itu terpaksa melikuidasi US$ 90 miliar (Rp 1.250,5 triliun) asetnya di luar negeri dalam setahun terakhir.

Dua sumber itu menjelaskan sesuai reformasi ekonomi digambarkan Pangeran Muhammad bin Salman, pemerintah akan lebih berhati-hati soal belanja anggaran. Kementerian Keuangan hanya akan mendanai proyek-proyek baru atas persetujuan Dewan Perekonomian dan Pembangunan, dibentuk setelah Raja Salman bin Abdul Aziz naik takhta Januari lalu.

Sejumlah perusahaan berpelat merah akan diprivatisasi untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi beban anggaran. Otoritas penerbangan sipil bulan lalu bilang akan mulai menswastanisasi bandar-bandar udara dan layanan terkait tahun depan.

Strategi lainnya adalah mendorong pembentukan lembaga-lembaga nirlaba, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sistem subsidi air dan listrik, selama ini menggerogoti anggaran negara miliaran dolar saban tahun, bakal diperbaiki. Nantinya penerima subsidi adalah kalangan kelas menengah dan bawah, bukan golongan tajir.

Pemerintah Arab Saudi juga akan memperluas sumber-sumber pendapatan di luar minyak, seperti menaikkan pajak rokok impor. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah akan diberi penilaian rutin. Para pejabat tidak mampu memenuhi target ditetapkan bisa dicopot.

Para pejabat dari Kementerian Perekonomian dan Perencanaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (alriyadh.com)

Arab Saudi defisit Rp 125 triliun di kuartal kedua tahun ini

Ketimbang periode serupa tahun lalu, pengeluaran di kuartal kedua tahun ini naik lima persen, dengan 27 persen kenaikan di belanja modal dan 71 persen untuk subsidi.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Arabian Business)

IMF prediksi Arab Saudi alami defisit 6,5 persen

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negeri Dua Kota Suci itu tahun ini sebesar 1,9 persen.

Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad al-Jadaan. (Arab News)

Arab Saudi raup surplus pertama sejak 2014

Naiknya harga minyak mentah global, penerapan pajak pertambahan nilai, dan pengurangan subsidi energi ikut membantu mengatasi defisit anggaran Arab Saudi.

Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Arabian Business)

Standard & Poor prediksi Arab Saudi bebas dari defisit pada 2023

Arab Saudi mengalami defisit sejak harga minyak mentah global anjlok pada pertengahan 2014.





comments powered by Disqus

Rubrik bisnis Terbaru

Trump jatuhkan sanksi terhadap Bank Sentral Iran

Amerika bakal mengirim tambahan pasukan serta peralatan sistem pertahanan udara dan peluru kendali ke Arab Saudi untuk memperkuat pertahanan negara Kabah itu.

21 September 2019

TERSOHOR