bisnis

Perusahaan pelanggar beleid Bahrainisasi bakal dikenai denda

Semua perusahaan wajib mempekerjakan satu warga negara Bahrain untuk tiap empat ekspatriat direkrut.

03 Mei 2016 22:26

Pemerintah Bahrain sejak kemarin memberlakukan denda bagi perusahaan melanggar Undang-undang Bahrainisasi atau mencabut izin kerja ekspatriat.

Sesuai beleid itu, semua perusahaan wajib mempekerjakan satu warga negara Bahrain untuk tiap empat ekspatriat direkrut.

Menurut the Labour Market Regulatory Authority (LMRA), pemberlakukan sanksi ini lantaran sejumlah perusahaan diduga memanipulasi undang-undang itu, dengan mempertahankan karyawan warga Bahrain sebagai jaminan mendapat izin kerja bagi ekspatriat, setelah itu karyawan lokal diberhentikan.

Aturan sanksi dikeluarkan kabinet bulan lalu ini menyebutkan perusahaan pelanggar Undang-undang Bahrainisasi akan dikenai denda US$ 800 (300 dinar Bahrain) untuk tiap pekerja asing atau izin kerja mereka dicabut.

"LMRA, Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial, serta pemerintah telah merumuskan program Bahrainisasi ini selama 20 tahun," kata CEO LMRA Ausama Abdullah al-Absi. Dia menambahkan akta itu penting untuk menjamin kesempatan kerja bagi warga negara Bahrain.

Dia menjelaskan LMRA akan menghentikan perpanjangan izin kerja mulai April 2017 jika kuota warga Bahrain bekerja tidak terpenuhi dan akan mengambil segala langkah diperlukan buat mengatasi persoalan ini. Dia mengatakan nilai denda akan ditinjau saban tiga bulan untuk memastikan aturan itu berjalan baik.

"Jika kami merasa denda tidak cukup besar, kami akan naikkan," ujar Absi. "Bila kami anggap memberatkan dan saya tidak percaya itu, kami bakal turunkan."

Kilang minyak di Iran. (Press TV)

Iran temukan ladang minyak baru dengan cadangan 50 miliar barel

Jumlah cadangan minyak negara Mullah itu saat ini sekitar 150 miliar barel.

Tim eksplorasi Saudi Aramco. (saudiaramco.com)

Aramco akan tawarkan setengah persen sahamnya kepada investor individual

Buat tahap awal, Aramco akan melepas dua persen sahamnya di Bursa Saham Arab Saudi (Tadawul).

Suasana di luar bandar Udara Raja Abdul Aziz di Kota Jeddah, Arab Saudi, Juni 2017. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Saudi berlakukan pajak bandar udara mulai 1 Januari 2020

Pajak itu besarannya 21 riyal untuk penerbangan sekali jalan.

Tim eksplorasi Saudi Aramco. (saudiaramco.com)

Aramco raup pendapatan bersih Rp 951 triliun

Aramco tahun lalu memperoleh laba Rp 1.554 triliun dan Rp 656 triliun di semester pertama tahun ini.





comments powered by Disqus