kabar

Janda mendiang Raja Fahad menolak pulang ke Arab Saudi

Lusinan pangeran, pebisnis, dan mantan menteri lari ke Eropa, terutama London dan Paris.

06 Februari 2018 20:01

Kampanye antikorupsi dilancarkan Putera Mahkota Arab Pangeran Muhammad bin Salman selama tiga bulan, November 2017-Januari 2018, menyasar keluarga mendiang Raja Fahad bin Abdul Aziz dan almarhum Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

Anak-anak dari kedua penguasa negara Kabah itu ditangkapi. Konglomerat dan pejabat dinilai mengruk kekayaan negara dibekuk.

Penangkapan besar-besaran, dimulai 4 November tahun lalu itu, atas perintah Komisi pemberantasan Korupsi diketuai oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Namun dua pekan lalu kampanye antirasuah tersebut berakhir dan rombongan tahanan dibebaskan termasuk pemilik Kingdom Holding Company Pangeran Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz.

Jaksa Agung Arab Saudi Saud al-Mujib bilang kompromi dengan para tersangka korupsi ini menghasilakn dana US$ 106,7 miliar. Masih ada 56 orang menlak bernegosiasi sehingga masih terus ditahan dan bakal diadili.

Salah satu menjadi sasaran kampanye antikorupsi itu adalah Puteri Jauhara al-Ibrahim, janda mendiang Raja Fahad dan menjadi istri kesayangan semasa penguasa negara Dua Kota Suci itu masih hidup. Dia kini tinggal di istana sangat besar di Collonge-Bellerive, Swiss dengan harga puluhan miliar dolar Amerika Serikat.

"Dia diminta kembali ke Arab Saudi tapi dia menolak," kata seorang sumber mengetahui hal itu.

Sumber lainnya dekat dengan keluarga kerajaan Arab saudi membenarkan Puteri Jauhara juga diinterogasi. "Dia tidak dalam bahaya dan tinggal dengan tenang di istananya di Swiss," ujarnya.

Abang-abang dari Puteri Jauhara, begitu berkuasa saat Raja Fahad masih bernapas, kalah kaya ketimbang Puteri Jauhara. Setidaknya tiga abangnya Puteri Jauhara sempat ditahan di Hotel Ritz Carlton namun telah dibebaskan.

Salah satunya adalah Walid al-Ibrahim, pemilik grup media MBC, jaringan stasiun televisi terbesar di Arab Saudi. Dia tetap menguasai 40 persen saham namun sisanya diambil alih oleh pemerintah Arab Saudi.

Gegara kampanye antirasuah tersebut, kaum Arab supertajir di Arab Saudi terguncang. Lusinan pangeran, pebisnis, dan mantan menteri lari ke Eropa, terutama London dan Paris.

Di Kota Jenewa, 20 orang dari satu keluarga mendapat izin tinggal tetap Desember lalu. "Tidak ada hukum lagi di Arab Saudi," ucap salah satu dari mereka.

Seorang pengusaha Arab Saudi mencari perlindungan ke Eropa menilai tindakan dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman itu bukan memberantas rasuah, tapi perang terhadap keluarga dari raja-raja Saudi sebelumnya. "Kami takut komunikasi kami disadap atau bahkan kami akan diculik."

Sejumlah orang mengangkat jenazah ulama Arab Saudi, Syekh Fahad al-Qadi, meninggal dalam penjara pada 12 November 2019. (Twitter)

Setelah nasihati raja dan anaknya, ulama Saudi ditahan dan meninggal dalam penjara

Penangkapan terhadap para pembangkang kian getol dilakoni Saudi sejak Bin Salman menjadi calon raja Saudi pada Juni 2017. 

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. (Arab News)

Arab Saudi rekrut pegawai Twitter buat mata-matai para pengkritik

Ketiga warga Saudi itu diarahkan oleh seorang pejabat Saudi tidak disebut namanya. Dia bekerja untuk seseorang bersandi Royal Family Member-1, menurut surat kabar the Washington Post adalah Pangeran Muhammad bin Salman.

Hotel Ritz Carlton di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi. (Middle East Monitor)

Bin Salman kembali rampas dan bekukan properti milik pangeran dan pengusaha

Mereka yang menjadi korban termasuk Pangeran Badr bin Abdul Aziz, adik dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. 

Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. (Arab News)

Para pangeran senior Saudi kecewa dengan kepemimpinan Bin Salman

Konflik internal dalam keluarga Bani Saud meletup setelah Raja Salman mengangkat Bin Salman sebagai wakil putera mahkota pada April 2015.





comments powered by Disqus

Rubrik kabar Terbaru

Seliwer tuk-tuk di Midan Tahrir

Sopir tuk-tuk menjadi jawaban atas kebuntuan dihadapi ambulans dan truk pemasok logistik kerap terjebak di tengah lautan massa menuntut Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi mundur.

15 November 2019

TERSOHOR