Israel akan beri sanksi kantor kementerian dan pemerintah tidak pindah ke Yerusalem

Kabinet Israel Ahad dua pekan lalu menyetujui rencana untuk memaksa kantor kementerian dan uni pemerintah lainnya pindah dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem. Mereka diberi waktu 120 hari untuk memulai proses itu, kecuali yang mendapat pengecualian.

Kalau menolak, maka kantor-kantor masih berlokasi di uar Yerusalem ini tidak akan menerima dana renovasi dan pembelian perabotan. Mereka juga harus membayar sewa dan pajak untuk kantor di luar Yerusalem, serta sewa dan pajak di lahan telah ditetapkan untuk kantor pemerintah bersangkutan di Yerusalem.

Sesuai Hukum Dasar Yerusalem, semua kantor kementerian dan unit pemerintah harus pindah ke Yerusalem, telah ditetapkan sebagai ibu kota abadi Israel dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina.

Surat kabar Haaretz memperkirakan masih ada seratus kantor pemerintah terletak di Tel Aviv. Kantor-kantor pemerintah telah pindah ke Yerusalem antara lain kantor perdana menteri, kantor presiden, Knesset (parlemen Israel), kantor pajak, dan Biro Pusat Statistik. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Transportasi termasuk kantor pemerintah masih berlokasi di Tel Aviv.

Menteri Urusan Yerusalem Zeev Elkin menjelaskan proposal untuk memindahkan semua kantor kementerian dan unit pemerintah ke Yerusalem sudah dibahas sejak 2018. Akhirnya sebuah keputusan dengan jadwal dan sanksi telah diambil untuk memastikan semua kantor pemerintah pindah ke Yerusalem," katanya.

Seorang pejabat Kementerian Urusan Yerusalem mengungkapkan keputusan untuk memindahkan semua kantor kementerian dan unit pemerintah dari Tel Aviv ke Yerusalem sejatinya telah disetujui sejak 2007. Tapi masih banyak yang belum mempersiapkan diri untuk relokasi. Dia memahami sebagian karyawan telah bekerja di Tel Aviv selama dua dasawarsa.

Karena itu, dia mengingatkan proses pemindahan semua kantor kementerian dan unit pemerintah ke Yerusalem tidak akan rampung dalam waktu singkat. "Mungkin antara 5-8 tahun untuk proses (pemindahan) ini selesai," katanya.

Pejabat ini menekankan keputusan pemerintah itu untuk memperkat posisi Yerusalem sebagai ibu kota pemerintah Israel.