opini

Dua alternatif penyelesaian isu Yerusalem

Kedaulatan dibagi dua di mana Kuil Bukit di bawah kekuasaan Palestina dan Tembok Ratapan menjadi kedaulatan Israel.

06 Maret 2016 08:55
Menachem Klein, profesor ilmu politik di Universitas Bar Ilan, Tel Aviv, Israel. (Faisal Assegaf/Albalad.co)
Menachem Klein

Profesor ilmu politik di Universitas Bar Ilan, Tel Aviv, Israel

English
Bahasa

Yerusalem tengah berlumur darah. Sejak perjuangan nasional Israel-Palestina meningkat, kian banyak orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam tidak berdosa terbunuh di jalan-jalan di Yerusalem. Kadang pelancong juga menjadi korban. Perdamaian kelihatannya tidak mungkin diraih.

Saya tinggal di Yerusalem dan melihat orang-orang di sekeliling saya ketakutan. Bahasa tubuh menunjukkan mereka cemas. Namun perang mati atau melambat di titik tertentu dan kedua pihak dengan bantuan mediator internasional berusaha mencari penyelesaian damai.

Segala upaya perdamaian di Yerusalem tidak bisa menafikan kota ini terbelah secara nasional. Israel mengklaim Yerusalem adalah wilayah kedaulatan mereka, tapi pencaplokan sepihak Israel atas Yerusalem itu ditolak masyarakat internasional dan bangsa Palestina khususnya.

Dua masyarakat terpisah dan tidak seimbang itu hidup di Yerusalem: orang Yahudi Israel dominan dengan populasi sekitar 60 persen dan warga Palestina terjajah. Kebanyakan dari orang Palestina ini bukan warga negara Israel namun penduduk berizin tinggal tetap. Mereka secara sistematis diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Israel sesuai identitas nasional mereka.

Walau tanpa intifadah, Israel tidak ingin dan tidak mampu mengurus Yerusalem Timur sehingga bisa menciptakan keseimbangan penuh di bawah kedaulatan Israel. Israel juga tidak mau menciptakan Yerusalem sebagai kota dua bangsa, terbuka dan seimbang, serta bukan menjadi klaim eksklusif masing-masing pihak.

Hal ini akan terus memunculkan sandungan, tidak hanya bagi kebijakan Israel sejak 1948, tapi juga terhadap penentuannasib sendiri bagi negara Israel dan gerakan Zionis sebagai entitas Yahudi. Sehingga pertanyaannya bukan apakah Yerusalem akan dibagi dua tapi bagaimana membelah Yerusalem.

Sebuah partisi kaku pernah diberlakukan melalui sebuah tembok tidak dapat dimasuki, seperti terjadi di Berlin hingga 1991, di Yerusalem (1949-1974), atau Nikosia (sejak 1974), bakal membuat dua bagian Yerusalem menjadi kota berbatasan dan makin memperburuk kedua wilayah itu.

Namun pembagian secara fisik tidak hanya akan menciptakan sebuah batas, namun suatu rezim beragam segi kerap memfasilitasi atau mengontrol perlintasan bakal menguntungkan kedua pihak. Konsekuensinya, realitas itu menuntut sebuah batas jelas antara Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur menurut prinsip sudah ditetapkan Presiden Bill Clinton: apa yang Arab adalah milik Palestina dan semua yang Yahudi kepunyaan Israel.

Penggambaran batas itu akan menciptakan sebuah situasi di mana realitas kependudukan kedua pihak bakal cocok dengan otoritas masing-masing, efektif, dan simbolis. Perbatasan itu bakal diakui secara internasional dan politik.

Kota Yerusalem Timur akan terbuka seluruhnya. Jalan-jalan bakal menghubungkan tiap-tiap permukiman Arab dan kawasan Yahudi. Semua warga negara Israel atau Palestina akan bebas bergerak di wilayah kedaulatannya. Akan terbentuk kerja sama dan koordinasi antara dua pemerintah kota.

Tidak ada lagi pemukim Yahudi tinggal di kawasan Palesrtina dan pengaturan khusus bakal dibuat atas tempat-tempat suci orang Yahudi bakal di bawah kedaulatan Palestina. Ini akan memastikan kebebasan beribadah serta kebebasan akses dari para peziarah dan pelancong, juga memelihara tempat-tempat suci itu.

Juga akan muncul sebuah kemungkinan memelihara Kota Tua di Yerusalem Timur sebagai kota terbuka, tanpa batasan kaku memisahkan bagian Yahudi di bawah kedaualatan Israel dan bagian muslim menjadi kedaulatan Palestina. Kuil Gunung, sebutan orang-orang Yahudi, atau Haram asy-Syarif, nama dikenal di Islam, dan apa yang disebut orang Yahudi Tembok Ratapan satu bagian adalah Yudaisme dan bagian lain merupakan Islam. Kontroversi masalah kedaulatan harus menangani isu ini.

Sehingga ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada kedaualatan politik atas tempat suci. Tidak ada kedaulatan Palestina atas Kuil Bukit dan Israel juga akan menarik kedaulatannya atas Tembok Ratapan. Dalam hal ini administrasi, bukan kedaulatan, akan berada di tangan kedua pihak. Alternatifnya, kedaulatan dibagi dua di mana Kuil Bukit di bawah kekuasaan Palestina dan Tembok Ratapan menjadi kedaulatan Israel.

Opini ini dikirim Menachem Klein kepada Albalad.co via faisalassegaf@yahoo.com

De-facto the Palestinian natives are annexed to Israel

The de-facto annexation created a de-facto Jewish apartheid. De-jure annexation provides Israel with legal tools to confiscate Palestinian land and expand settlements.

Ratusan warga Palestina bersiap untuk berbuka puasa dengan makanan sumbangan dari masyarakat Indonesia disalurkan melalui KBRI Amman, 25 Mei 2018. (Albalad.co)

Israel berdaulat atas seluruh wilayah Yerusalem versi proposal damai Trump

Palestina akan diberi status negara dengan syarat tidak ada milisi di Jalur Gaza dan Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi dengan Ibu Kota Yerusalem.

Kiri ke kanan: Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, Duta besar Indonesia untuk PBB Desra Percaya, dan Menteri Luar negeri Palestina Riyad al-Maliki saat menggelar jumpa pers di hari pertama konferensi soal Yerusalem di Jakarta, 14 Desember 2015. (Faisal Assegaf/Albalad.co)

Kepulauan Faroe akan akui Yerusalem ibu kota Israel

Rencana itu bakal dilaksanakan pada Oktober atau November 2020.

Jamal, nelayan asal Kota Gaza, tengah mempersiapkan sarapan buat putranya berupa roti lapis isi sardencis di tepi pantai, Kamis, 25 Oktober 2012. (Faisal Assegaf/Albalad.co

OKI: Negara Palestina harus beribu kota di Yerusalem

OKI meminta wilayah negara Palestina nantinya adalah seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza sebelum terjadinya Perang Enam Hari 1967.





comments powered by Disqus

Rubrik opini Terbaru

De-facto the Palestinian natives are annexed to Israel

The de-facto annexation created a de-facto Jewish apartheid. De-jure annexation provides Israel with legal tools to confiscate Palestinian land and expand settlements.

27 Juni 2020

TERSOHOR